DEPOK,KOMPAS.com - Program pemberian makanan tambahan (PMT) Kota Depok, Jawa Barat menuai polemik.
Pasalnya, makanan yang diberikan di dalam program yang semestinya diperuntukkan bagi anak-anak guna mencega stunting, jauh dari layak. Padahal, anggaran program itu mencapai Rp 4,9 miliar.
Sebagai contoh, pada foto pertama yang beredar di Instagram @depok24jam, menu makanan pada hari pertama hanyalah berupa nasi putih yang dibungkus wadah bening serta kuah sup yang dibungkus plastik.
Sementara menu pada foto berikutnya hanya berupa tahu putih dan sawi yang diberi kuah.
Komisi D DPRD Kota Depok pun telah memanggil para pihak terkait pada Jumat (17/11/2023) kemarin.
Baca juga: Sederet Kejanggalan Menu Program Pencegah Stunting yang Bikin Geram DPRD Depok
Anggota Komisi D Qonita Lutfiah menyoroti penggunaan anggaran oleh Dinkes Depok dalam program tersebut.
"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan. Maka itu sebaiknya kita beri lah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata Qonita.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah output program, kesesuaian paket makanan yang disajikan dengan anggaran Rp 18.000 hingga anggaran pengadaan wadah untuk kemasan PMT.
Anggota Komisi D lainnya, Babai Suhaimi justru mencecar soal penggunaan toples untuk membungkus makanan yang diberikan. Pasalnya, anggaran pengadaan untuk satu toples mencapai Rp 21.000.
Anggota DPRD Depok Babai Suhaimi menunjukkan toples wadah menu PMT, di ruang rapat paripurna DPRD Depok, Jumat (17/11/2023)."Ibu (Kadinkes Depok Mary Liziawati) jelaskan yang membuat ibu berinisiatif untuk memberikan toples ini?" tanya Babai ke Kadinkes Depok.
Pakai APBN, tapi Ada Stiker Walikota
Tak hanya soal anggaran dan menu makanan, hal lain yang menggelitik para anggota legislatif itu adalah stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang ditempel pada tutup toples.
Padahal, menurut Babai, program PMT itu menggunakan anggaran pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
Sementara Qonita menyoroti para kader puskesmas yang menggunakan warna pakaian yang identik dengan parpol tertentu ketika membagikan menu tersebut kepada masyarakat.
Baca juga: DPRD Minta Stiker Stoples Menu Stunting Diganti, Dinkes Depok Ogah Keluar Biaya Lagi
"Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik," kata Qonita.
"Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali, Pak Wakil, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi pemilu. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," imbuh Qonita.
Dalih Dinkes Depok
Mary menjelaskan, kemasan atau toples yang digunakan untuk membungkus menu makanan stunting bagi anak-anak itu disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini wirausaha bersama (WUB), yang menyediakan program PMT.
Ia pun berdalih bahwa pemasangan stiker berwajah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok lantaran kegiatan ini dilaksanakan serentak se-Kota Depok.
"Kami menginginkan kegiatan yang serentak ini bisa sama di semua wilayah Kota Depok. Kemudian sebagai tanda bahwa ini adalah tanda pemkot kita memberikan sticker," kata Mary.
Ia pun enggan mengganti stiker bergambar Idris dan Imam tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu akan berimplikasi terhadap penambahan biaya lain untuk pengadaan stiker baru.
"Ini kan berarti menambah cost lagi ya nanti, kan kita tidak ingin menambah cost di luar bahan makanan," ujar dia.
Sebagai solusi, stiker berwajah Idris dan Imam akan dilepas.
Baca juga: Vendor Makanan Cegah Stunting Dicurigai Terafiliasi Parpol, DPRD Depok: Jangan Politisasi Program
"Menurut saya kalau kita tidak pakai stiker, ya sudah tidak ada penambahan stiker. Tapi melalui petugas gizi di puskesmas nanti diinformasikan kepada yang mendistribusikan," kata Mary.
Selain itu, Dinkes Depok akan mengganti vendor WUBdi Kecamatan Tapos, lantaran salah memberi menu dalam program PMT.
"Ada (yang diputus kontrak) di Tapos," kata Mary.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati usai rapat paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (17/11/2023).Mary menyebut, Dinkes Depok pun mengevaluasi terkait pemilihan vendor yang garap program PMT menu penanganan stunting.
"Ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama. Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada," ungkap Mary.
Seharusnya, kata Mary, hari pertama adalah waktu untuk penyajian menu kudapan. Namun, vendor itu malah memberikan nasi dan sayur sop.
"Sebenarnya nasi dengan tahu memenuhi, tapi karena hari itu seharusnya kudapan, tapi yang disiapkan nasi dan sayur sop. Sekarang sudah berganti WUB," ucap Mary.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Kejanggalan Menu Cegah Stunting di Depok: Ada Foto Idris-Imam, Meski Pakai APBN Halaman all - Kompas.com - Megapolitan Kompas.com
Read More
No comments:
Post a Comment